BERITA SEBELUMNYA:
19 Feb 2009 19:49 - Raharjo
Walikota Kacewa Masih Ada Pungutan Liar di Sekolah
CIREBON : Walikota Cirebon, Subardi mengecam jika ada pihak sekolah yang masih melakukan aksi pungutan liar diluar kesepakatan bersama antara pihak sekolah dan orang tua murid.
Kekecewaan Subardi ini disampaikannya menyusul banyaknya keluhan para orang tua murid di sejumlah sekolah Kota Cirebon melaporkan adanya pungutan kepada siswa dengan berbagai alasan.
"Siswa itu bukan sapi perahan. Jadi saya sangat kecewa dengan banyaknya laporan tersebut," ujar Subardi.
Subardi mengatakan akan segera memerintahkan kepada kepala dinas pendidikan untuk mencari kebenaran atas laporan tersebut dan tidak segan untuk memberikan sanksi terhadap pelakunya.
Anggota komisi C DPRD Kota Cirebon, Ahmad Azrul Zunianto turut menyesalkan adanya tindakan tersebut. Apalagi menurut Azrul, pungutan yang dilakukan tersebut sifatnya masih bisa di tunda.
"Kalau dimintai iuran untuk beli AC atau gorden, sebenarnya pihak sekolah kan tinggal bersabar saja," ungkap Azrul.
Menurut Azrul,kalangan pendidik harusnya mampu memilih dan memilah mana yang harus menjadi skala prioritas. Sehingga tidak perlu lagi adanya pungutan-pungutan yang bisa memberatkan siswa.
Dia mengusulkan agar penyaluran bantuan operasional sekolah (BOS) diatur dalam perda tersendiri. Sehingga pengawasan dalam pendistribusian dan penggunaan dana bos bisa lebih dipertanggung jawabkan. Tak hanya itu, dengan adanya perda BOS pihak legislatif juga bisa turut mengontrol. (BC-11)
Kekecewaan Subardi ini disampaikannya menyusul banyaknya keluhan para orang tua murid di sejumlah sekolah Kota Cirebon melaporkan adanya pungutan kepada siswa dengan berbagai alasan.
"Siswa itu bukan sapi perahan. Jadi saya sangat kecewa dengan banyaknya laporan tersebut," ujar Subardi.
Subardi mengatakan akan segera memerintahkan kepada kepala dinas pendidikan untuk mencari kebenaran atas laporan tersebut dan tidak segan untuk memberikan sanksi terhadap pelakunya.
Anggota komisi C DPRD Kota Cirebon, Ahmad Azrul Zunianto turut menyesalkan adanya tindakan tersebut. Apalagi menurut Azrul, pungutan yang dilakukan tersebut sifatnya masih bisa di tunda.
"Kalau dimintai iuran untuk beli AC atau gorden, sebenarnya pihak sekolah kan tinggal bersabar saja," ungkap Azrul.
Menurut Azrul,kalangan pendidik harusnya mampu memilih dan memilah mana yang harus menjadi skala prioritas. Sehingga tidak perlu lagi adanya pungutan-pungutan yang bisa memberatkan siswa.
Dia mengusulkan agar penyaluran bantuan operasional sekolah (BOS) diatur dalam perda tersendiri. Sehingga pengawasan dalam pendistribusian dan penggunaan dana bos bisa lebih dipertanggung jawabkan. Tak hanya itu, dengan adanya perda BOS pihak legislatif juga bisa turut mengontrol. (BC-11)
Komentar
kasmid
pada 20 Feb 2009 19:29 :
Kpd Yth: pak wali kota cirebon, kl ajaran baru biayanya masuk sekolah masih banyak pungutan2 katanya geratis dan kemanatu dana BOS nya lalu kl bs tolong di monitor setiap sekolahan terimakasih atas perhatianya 
Atty Saktiningsih
pada 20 Feb 2009 20:31 :
Tapi saya yakin masih banyak sekolah2 yang menggunakan dana BOS dengan benar.. krn utk memajukan mutu pendidikan hrs mengeluarkan dana.
abenk
pada 21 Feb 2009 01:38 :
Berapa sih alokasi apbd untuk bid. Pendidikan? Apa benar sudah lebih dari 20% ??? Saya rasa pihak sekolah sampai dng hari ini cuman dikebiri oleh para BOS melalui dana BOS. Masyarat harus waspada atas isu yg berkembang saat ini. Karena saya tahu siapa dalang utama yg mengeluarkan isu tersebut. Dng keluarnya isu ttg pungutan liar di sekolah,pihak2 yg mengeluarkan isu trsbut kemudian tampil sbg pahlawan kesorean dan berteriak lantang demi menikmati kue kekuasaan mereka melalui pemilu 2009. Namun,nanti setelah mereka terpilih,mereka ramai2 minta naik gaji, dibeliin laptop sampai studi banding ke kota/daerah yahuuddd...!!
JEPP
pada 21 Feb 2009 10:14 :
Ga usah pake komentar lagi Pak Bardi. Langsung keluarkan daftar pemecatan KepSek yg melanggar. Gitu aja kok repot... ck ck ck.
seftian
pada 7 Mar 2009 12:24 :
yth pak walikota, saya hanya mau bilang, jangan cuma kecewa serta mengecam tapi kalau bisa berikan tindakan keras serta sangsi dan tindakan real yang dapat diketahui masyarakat bila perlu dipublikasikan saat pemberian sangsi, sebab orang tua murid saat ini banyak yang parno dengan biaya pendidikan yang akhirnya banyak anak putus sekolah!dan kapan kritik masyarakat ini dapat terealisasi. terima kasih.
