CIREBON : Pelayanan Rumah Sakit gunung Jati (RSGJ) Kota Cirebon yang sering dikeluhkan oleh pasien, rupanya akibat imbas dari sulitnya ketersediaan dana operasional. Hal itu terjadi karena hanya 25% saja pasien yang bisa membayar layanan dengan uang cash, selebihnya dibayar tertunda karena menggunakan fasilitas Jamkesmas atau Askes.

Kondisi ini sebenarnya tidak hanya terjadi di RSGJ saja, namun hampir seluruh rumah sakit daerah. Ketua DPRD Kota Cirebon Dahrin Syahrir mengatakan RSGJ hanya sebagai contoh saja terkait sulitnya keuangan.

"Rumah sakit daerah selalu kesulitan dana operasional, akibatnya sering menunggak pembayaran obat kepada suplier. Tungganya bisa sampai 2 bulan," katanya.

Rumah sakit daerah bukan rumah sakit swasta yang hanya mengejar keuntungan namun wajib membantu warga miskin. Banyak pasien rujukan yang diterima RSGJ dari rumah sakit daerah lain dan tidak bisa menolak.

Direktur RSGJ Yono Soepriyono mengakui kesulitan likuiditas dirumah sakit milik pemkot Cirebon itu. Menurut Yono, dana cash yang diterima rumah sakit hanya sekitar 25% dari pasien umum. Sisanya pasien menggunakan layanan Jamkesmas dan Askes yang pembayaran kalimnya harus menunggu pencairan dari pemerintah pusat.

"Kami kesulitan menjaga likuiditas dana rumah sakit yang memang terkadang mengganggu pelayanan. Kami berusaha menutupinya dengan melaksanakan pembayaran prioritas,terutama untuk tagihan obat," katanya.

Yono mengatakan tagihan obat perbulannya serta kebutuhan medis sekali pakai bisa mencapai diatas Rp100 juta, sementara dana cash yang didapat kurang dari itu.

RSGJ sendiri menargetkan perolehan pendapatan tahun ini sebesar Rp42 miliar naik dari tahun lalu yang hanya 35 miliar. Sekitar 60% dari pendapatan tersebut setiap tahunnya dipergunakan untuk membayar biaya obat kepada suplier rumah sakit.

Biaya lain yang harus dikeluarkan antara lain untuk pembayaran air,listrik,pemeliharaan gedung dll. Untuk investasi dan gaji masih mengandalkan dana dari APBN serta APBD Provinsi Jabar dan Kota Cirebon. Namun fungsi rumah sakit daerah sebagai pelayan masyarakat tetap tidak bisa ditinggalkan.(BC-11)