SUMBER : Orang tua siswa mengeluhkan pungutan liar dan manipulasi data siswa baru di sejumlah sekolah Kota Cirebon saat mendaftarkan anaknya sebagai siswa baru. Peraturan wali kota (Perwali) No.23 tahun 2009 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) nelum nejadi jalan keluar atas maraknya pungutan saat PSB (PEnerimaan Siswa Baru).

Ketua Forum Perhimpunan Peduli Pendidikan (FPPP) Agus Daryanto mengaku, perwali tidak  di terapkan secara maksimal. Misalnya, sejumlah sekolah di kota Cirebon masih terindikasi melakukan pelanggaran dengan memanipulasi data dari hasil tes.

“Hasil penelusuran kami, praktik manipulasi data seleksi terjadi di beberapa sekolah. Misalnya, di SMPN 1 Kota Cirebon terindikasi 25%, melakukan praktik kecurangan begitu juga dengan SMPN 2 25% dan SMPN5 30%," katanya.

Praktik manipulasi data hasil tes antara lain meloloskan siswa yang tidak lulus seleksi. Proses  pengumumannya pun dianggap tidak transparan terhadap calon siswa didik. Pasalnya, hasil tes tidak diberikan langsung kepada calon siswa baik yang lolos maupun yang tidak lolos seleksi.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Dedi Windiagiri mengatakan pemeriksaan hasil PSB dilakuakn secara komputerisasi. "Artinya, kecurangan tidak akan mungkin terjadi,”kilah Dedi.

Sementara itu di Kabupaten Cirebon, sejumlah orang tua siswa tingkat SD, SMP, SMA/SMK  mengeluhkan adanya pungutan uang gedung dan masa orientasi siswa (MOS) pada saat PSB tahun ajaran 29-2010. Bahkan, jika dijumlahkan uang pungutan tersebut bisa mencapai hingga miliaran rupiah.

Pungutan untuk uang gedung dan MOS rata-rata per siswa dibebani bayaran Rp1 juta hingga Rp4 juta. Karenanya, tidak sedikit orang tua siswa yang mengadukan persoalan tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). (BC-11)