Oleh: M. Jauharul Fuad

Sungguh ironis. Penduduk Kota Cirebon kesulitan air bersih. Kejadian itu berulang kali terjadi. Saking kesalnya, beberapa warga Perumahan Griya Sunyaragi Permai (GSP) beramai-ramai mau mengajukan class action kepada PDAM Kota Cirebon, menjelang tutup tahun kemarin.

Kenapa disebut ironi? Karena sesungguhnya tak sampai 30 km dari Kota Cirebon, terdapat sumber mata air yang luar biasa besarnya. Gunung Ciremai, kreasi Sang Maha Pencipta, adalah sumber mata air yang tak pernah kering. Di belahan timurnya, bertebaran mata air Linggarjati, Cibulan, dan puluhan lainnya. Di belahan baratnya, mata airnya lebih banyak, dengan kapasitas yang lebih besar. Satu diantaranya Cipaniis, yang sekarang ini memenuhi hampir seluruh kebutuhan air bersih penduduk Kota Cirebon. Belum lagi Waduk Darma, yang berada di ketinggian 700 m dari permukaan laut. Mata air Cipaniis—dengan debit 700 sampai dengan 1.000 liter/detik—saja sudah mampu mengairi Kota Cirebon, kurang sedikit. Maka dengan tambahan satu dua mata air lagi, kekurangan air bersih Kota Cirebon akan terpenuhi, bahkan sampai puluhan tahun ke depan. Lalu dimana persoalannya?

Pertama, hubungan antar penguasa kedua daerah tidak berjalan harmonis. Yang jelas tidak ada visi bersama, masing-masing berada dalam tempurungnya sendiri. Atau mungkin karena ada kepentingan ”taktis” lainnya.

Kedua, tidak tersedia dana yang cukup dari kedua daerah untuk mendayagunakan potensi air berlimpah tersebut. Padahal, biaya eksploitasinya juga sangat murah. Air dari mata air gunung kualitasnya sangat bagus, sehingga tidak diperlukan pengolahan yang mahal. Apalagi mata air juga terletak di ketinggian, tinggal diglontorkan saja, relatif tidak diperlukan pompa—yang mahal harganya dan mahal pula biaya pengoperasiannya.

Kita semua tentu menginginkan kelangkaan air Kota Cirebon segera bisa teratasi. Jaminan kepastian suplai air tersebut bukan saja dibutuhkan oleh rumah tangga warga Kota Cirebon, tetapi juga dibutuhkan oleh para calon investor. Bagaimana pelabuhan akan dihidupkan tanpa ada kepastian suplai air bersih? Bagaimana pemukiman mau dibangun tanpa air bersih? Kalau energi bisa disubstitusi: bahan bakar minyak mahal bisa beralih ke batubara, tetapi air tidak ada substitusinya. Mutlak.

Langkah pertama yang harus ditempuh adalah membangun visi bersama antar daerah. Otonomi daerah tidak berarti menafikan peran daerah lain untuk membangun suatu daerah. Apa salahnya kalau Kota Cirebon harus membayar air kepada Kuningan? Toh manfaatnya pasti lebih besar daripada biayanya. Kuningan pun akan mendapatkan income yang memadai, sehingga konservasi sumber-sumber mata air juga bisa terjaga—yang pada akhirnya juga akan menguntungkan Kota Cirebon.

Langkah kedua, yang tidak kalah pentingnya, adalah memobilisasi sumber-sumber dana untuk investasi infrastruktur air. Gini hari memang daerah sudah tidak bisa mengandalkan dana dari Pusat atau Propinsi. Celakanya, di daerah juga tidak tersedia anggaran investasi—yang sesungguhnya akan berefek langsung pada kesejahteraan rakyat. Jadi bisa dimaklumi, kalau untuk investasi yang sebetulnya tidak banyak pun Pemda dan PDAM juga tidak bisa memenuhi.

Maka alternatifnya adalah memobilisasi dana masyarakat atau menarik investor. Memang ini bukan pekerjaan gampang, tetapi peluangnya sangat besar. Tidak gampang karena regulasi di bidang investasi air bersih serba tidak jelas. Di satu sisi memberikan keleluasaan untuk public private partnership, di sisi lain prosedur implementasinya banyak versi. Maka Pemda dan PDAM yang berani akan melangkah karena toh regulasinya juga tidak jelas, yang penting kebutuhan warga dan kebutuhan untuk pengembangan kotanya terpenuhi; sedang Pemda dan PDAM yang takut akan berjalan di tempat karena takut terjerat.

Sebagai warga kota, tentu kita menunggu langkah nyata para Walikota Cirebon, yang hari ini, Rabu 16 April 2008 dilantik!***