KOLOM SEBELUMNYA:
8 Jun 2008 18:19
Subsidi Bahan Bakar dan Jurus Tipu Jusuf Kalla
Oleh: Farid Gaban, Pena Indonesia
Pemerintah mengatakan pencabutan subsidi bahan bakar adalah kebijakan yang adil dan bijaksana. Wakil Presiden Jusuf Kalla, misalnya, mengatakan sekitar 80% penikmat subsidi bahan bakar adalah orang kaya sehingga tidak layak dipertahankan. Dengan kata lain, Kalla ingin mengatakan keputusan itu berpihak pada orang miskin.
Pernyataan itu manipulatif. Orang miskin, pada kenyataannya, menanggung beban kenaikan harga lebih besar. Sebaliknya, orang kaya tidak merasakan dampak berarti dari kenaikan harga bahan bakar maupun harga-harga barang kebutuhan pokok yang mengikutinya.
Kesenjangan kaya-miskin makin lebar akibat kenaikan harga-harga itu. Kenaikan bahan bakar 30% jelas malapetaka bagi orang-orang miskin di sekitar kita. Apalagi kenaikan 80-100% pada 2005. Sementara yang kaya tetap bisa membeli mobil baru.
Ini matematika yang sederhana. Kenaikan harga bahan bakar memicu kenaikan ongkos transpor dan biaya produksi semua barang serta jasa. Beras, misalnya, harus diangkut. Guru juga harus diantar ke sekolah. Kenaikan harga barang dan jasa akan menyeret turun daya beli masyarakat.
Kenaikan belanja keluarga untuk makanan, misalnya, bisa mencapai Rp 100 ribu per bulan. Bagi keluarga berpenghasilan Rp 10 juta per bulan, kenaikan itu hanya 1% saja. Sementara bagi keluarga yang berpendapatan Rp 800.000 per bulan, kenaikan itu artinya sebesar 12,5%.
Daya beli orang miskin terbanting lebih hebat ketimbang orang kaya.
Tak mengherankan jika Cilandak Town Square, salah satu mall terkenal Jakarta, tetap bersuasana meriah akhir pekan ini seperti lazimnya. Anda tidak akan menemukan indikasi krisis setelah pencabutan subsidi bahan bakar. Ada pameran mobil, ada pertunjukan musik. Mall itu ramai, dan boleh dikata sesak. Tempat parkirnya padat oleh mobil aneka merek. Hampir setiap restoran yang menjajakan makanan mahal di situ penuh.
Pusat perbelanjaan besar seperti Carrefour dan Giant juga ramai dikunjungi. Senayan City dan Pondok Indah Mall gemerlap seperti biasa. Tidak menunjukkan tanda-tanda orang enggan berbelanja menyusul naiknya harga-harga. Daya beli orang-orang kaya ini tetap tinggi.
Sebaliknya jutaan keluarga nelayan dan petani justru kehilangan pekerjaan akibat kenaikan harga bahan bakar itu.
Menurut Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nasional Shiddiq Moeslim, bahkan dampak kenaikan 2005 belum terpulihkan. Akibat kenaikan tiga tahun lalu, hanya tinggal 20 persen nelayan pantai utara Jawa yang beroperasi. Dan sekarang ditimpa musibah baru.
Jumlah total nelayan Indonesia, menurut Ditjen Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan, sekitar 2,9 juta. Data 2007 menunjukkan rata-rata penghasilan mereka Rp 445.000 per bulan. Meski makin miskin akibat kenaikan harga bahan bakar, mereka tidak masuk kategori penerima bantuan tunai langsung.
Penerima bantuan tunai langsung hanya 19,1 juta keluarga, yang datanya dibuat pada 2005, dengan kriteria miskin: berpendapatan di bawah Rp 170.000 per bulan.
Jelaslah, pencabutan subsidi bahan bakar mengorbankan lapis ekonomi terbawah dan membuat angka kemiskinan meningkat. Jelas pula ini bukan kebijakan yang adil: orang miskin menanggung beban kenaikan harga lebih besar ketimbang orang kaya.***
Pemerintah mengatakan pencabutan subsidi bahan bakar adalah kebijakan yang adil dan bijaksana. Wakil Presiden Jusuf Kalla, misalnya, mengatakan sekitar 80% penikmat subsidi bahan bakar adalah orang kaya sehingga tidak layak dipertahankan. Dengan kata lain, Kalla ingin mengatakan keputusan itu berpihak pada orang miskin.
Pernyataan itu manipulatif. Orang miskin, pada kenyataannya, menanggung beban kenaikan harga lebih besar. Sebaliknya, orang kaya tidak merasakan dampak berarti dari kenaikan harga bahan bakar maupun harga-harga barang kebutuhan pokok yang mengikutinya.
Kesenjangan kaya-miskin makin lebar akibat kenaikan harga-harga itu. Kenaikan bahan bakar 30% jelas malapetaka bagi orang-orang miskin di sekitar kita. Apalagi kenaikan 80-100% pada 2005. Sementara yang kaya tetap bisa membeli mobil baru.
Ini matematika yang sederhana. Kenaikan harga bahan bakar memicu kenaikan ongkos transpor dan biaya produksi semua barang serta jasa. Beras, misalnya, harus diangkut. Guru juga harus diantar ke sekolah. Kenaikan harga barang dan jasa akan menyeret turun daya beli masyarakat.
Kenaikan belanja keluarga untuk makanan, misalnya, bisa mencapai Rp 100 ribu per bulan. Bagi keluarga berpenghasilan Rp 10 juta per bulan, kenaikan itu hanya 1% saja. Sementara bagi keluarga yang berpendapatan Rp 800.000 per bulan, kenaikan itu artinya sebesar 12,5%.
Daya beli orang miskin terbanting lebih hebat ketimbang orang kaya.
Tak mengherankan jika Cilandak Town Square, salah satu mall terkenal Jakarta, tetap bersuasana meriah akhir pekan ini seperti lazimnya. Anda tidak akan menemukan indikasi krisis setelah pencabutan subsidi bahan bakar. Ada pameran mobil, ada pertunjukan musik. Mall itu ramai, dan boleh dikata sesak. Tempat parkirnya padat oleh mobil aneka merek. Hampir setiap restoran yang menjajakan makanan mahal di situ penuh.
Pusat perbelanjaan besar seperti Carrefour dan Giant juga ramai dikunjungi. Senayan City dan Pondok Indah Mall gemerlap seperti biasa. Tidak menunjukkan tanda-tanda orang enggan berbelanja menyusul naiknya harga-harga. Daya beli orang-orang kaya ini tetap tinggi.
Sebaliknya jutaan keluarga nelayan dan petani justru kehilangan pekerjaan akibat kenaikan harga bahan bakar itu.
Menurut Ketua Umum Masyarakat Perikanan Nasional Shiddiq Moeslim, bahkan dampak kenaikan 2005 belum terpulihkan. Akibat kenaikan tiga tahun lalu, hanya tinggal 20 persen nelayan pantai utara Jawa yang beroperasi. Dan sekarang ditimpa musibah baru.
Jumlah total nelayan Indonesia, menurut Ditjen Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan, sekitar 2,9 juta. Data 2007 menunjukkan rata-rata penghasilan mereka Rp 445.000 per bulan. Meski makin miskin akibat kenaikan harga bahan bakar, mereka tidak masuk kategori penerima bantuan tunai langsung.
Penerima bantuan tunai langsung hanya 19,1 juta keluarga, yang datanya dibuat pada 2005, dengan kriteria miskin: berpendapatan di bawah Rp 170.000 per bulan.
Jelaslah, pencabutan subsidi bahan bakar mengorbankan lapis ekonomi terbawah dan membuat angka kemiskinan meningkat. Jelas pula ini bukan kebijakan yang adil: orang miskin menanggung beban kenaikan harga lebih besar ketimbang orang kaya.***
Komentar
d e w i q
pada 9 Jun 2008 14:36 :
bbm mungkin memang harus naik. jusuf kalla mungkin memang menipu. yah inilah indonesia yang kita cintai.
yuda
pada 12 Jun 2008 22:06 :
Indonesia adalah negara penghasil minyak. Namun yang aneh, ketika harga minyak dunia naik sampai 15 USD/ barrel, kenapa Indonesia malah ribut subsidi. Logikanya, ketika harga naik, income juga naik! tapi karena produksi bbm yang tidak sesuai target, bom wkatu BBM akhirnya meledak juga!
yuda
pada 12 Jun 2008 22:07 :
Indonesia adalah negara penghasil minyak. Namun yang aneh, ketika harga minyak dunia naik sampai 15 USD/ barrel, kenapa Indonesia malah ribut subsidi. Logikanya, ketika harga naik, income juga naik! tapi karena produksi bbm yang tidak sesuai target, bom wkatu BBM akhirnya meledak juga!
PENYELUNDUP
pada 28 Jun 2008 21:05 :
yang bisa ambil minyak itu cuman orang kaya ... emang rakyat jelata bisa ambil minyak dan mengolahnya? apa rakyat jelata punya duit buat bikin pabrik penyulingan minyak ... sing boten boten bae. TERSERAH GUA DONG YANG PUNYA DUIT!!! mau gua jual MAHAL kek mau GUA SELUNDUPIN kek mau gau apain juga terserah gua ... wong GUA YANG PUNYA DUIT!!!! rakyat kan cuman bisanya demo, mengeluh, komplain ... coba dong MIKIR DIKIIT NAPA?
hasan
pada 1 Jul 2008 08:02 :
kang farid, ayo kiya ajak orang miskin bikin jurus tipu untuk JK, biar dia nyaho'. Orang miskin bukan orang bodo! Yuk!
acong
pada 1 Jul 2008 09:39 :
kang hasan, bagus tuh idenya
Andri
pada 1 Jul 2008 11:33 :
JK jualan gas juga gak ya?
acong
pada 3 Jul 2008 07:30 :
kata direktur sebuah lembaga antikorupsi dari ugm - lupa namanya - koruptor itu bisa orang yang mempunyai kekuasaan di pemerintahan atau pengusaha yang besar. kalo dua-duanya menjadi satu, bisa menjadi koruptor huebat. ini kata ahli anti korupsi indonesia lho.
hilma
pada 7 Jul 2008 13:40 :
selama kapitalisme-sekuleris (memisahkan agama dengan dunia)tetap bercokol,siapapun pemimpinnya, JK ataupun yang lain., kebijakan yang menyengsarakan rakyat akan terus terjadi.ngga perlu bukti!coz kedepan sedikit demi sedikit mereka akan menjual negara ini. 37 BUMN sudah mengantri untuk privatisasi, World Bank sudah koar@ minta utang segera di bayar. kalo ngnga ada duit lagi, ya..BBM naik lagi. solusinya cuma 1, enyahkan kapitalisme dan terapkan Syariat Islam, yang sudah terbukti dan teruji memberi keadilan, kesejahteraan, dan kehidupan yang lebih baik.
loveprince
pada 6 Nov 2008 19:53 :
Seharusnya memang tanpa subsidi. Tapi kompensasinya dana bekas subsidi itu dialokasikan buat program2x pro rakyat, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Pertanian dsb.
yohanes 128
pada 13 Dec 2008 07:32 :
"Ketika meraih sesuatu tanpa amanat dari rakyat kecil dan terangakt dari golongannya maka tidak akan peduli dengan apa yg di lihat dan di dengar. Yang harus perlukita lakukan adalah putus 2 generasi mereka di berbagai aspek, jika tidak terjadi "Kobarkan Semangat Revolusi".
fahri
pada 20 May 2009 18:02 :
kasian yah kita mo pemilu ada yang merasa bener padahal justru penipuannya paling besar gak takut disiksa di neraka kali yah
