Oleh: Teguh Rahardjo

PROYEK investasi lokal bahkan nasional di Cirebon terus didemo oleh warga. Aksi demo ini dikhawatirkan kalangan investor bisa menghambat perkembangan investasi di Cirebon. Dalam hitungan saya ada tiga proyek investasi yang tidak pernah reda dari aksi penolakan warga sekitar proyek atau yang terkena dampak proyek tersebut secara langsung.

Aksi demo ratusan warga akhir Bulan Juli lalu bahkan membuat rencana investasi sebuah stasiun televisi swasta urung terealisasi.

Demo yang terus terjadi baik dilokasi rencana proyek hingga di depan kantor Walikota Cirebon oleh ribuan warga menolak Cahaya Televisi Indonesia (CTI) membuat investor akhirnya mengalah dan tidak melanjutkan investasinya di Cirebon.

Aksi dilakukan atas dasar kekhawatiran keberadaan televisi tersebut menjadi corong salah satu agama untuk dakwahnya. Karena dianggap meresahkan maka warga kemudian menolak dan mendemonya.

Pro dan kontra masyarakat muncul atas aksi demo itu. Ada yang berpendapat kurang bijak jika sebuah rencana bisnis dibatalkan hanya karena sesuatu yang belum jelas.Toh, masyarakat belum pernah tahu isi dari siaran televisi tersebut.

Namun karena desakan warga, Walikota Cirebon pun akhirnya menyerah dan membatalkan ijinnya meski ijin usaha sudah terbit sebelumnya.

Aksi demo lainya adalah terkait pembangunan tol Cikampek-Palimanan (Cikapali). Ribuan santri dan ulama di Kecamatan Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat, menolak pembangunan jalan tol Cikampek-Palimanan yang ternyata akan mengenai 30 hektare lahan wakaf milik Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin.

Sebelumnya rencana tapak tol tidak mengenai lahan wakaf tersebut, namun karena terjadi perubahan tapak tol akibat adanya perubahan di sekitar Kopo, Cikampek akhirnya tapak proyek jalan tol itu kemudian bergeser ke arah Selatan sekitar 500 meter dan mengenai lahan wakaf
itu.

Trase tol sebelumnya melintasi jalur Utara bukan selatan yang mengenai lahan pesantren. Meski demikian selain ada kiai yang menolak ada pula yang menyatakan setuju.

Namun babak baru kini muncul setelah sejumlah sesepuh di ponpes tersebut menyatakan kalau Menteri PU Joko Kirmanto pada pertengahan Agustus lalu diam-diam menemui mereka, akhirnya setuju mengalihkan kembali jalur tol ke arah Utara. Ini pernyataan para sesepuh pontren, tidak pernah terdengar ada pernyataan langsung dari pak menteri kepada media. Polemik ternyata masih tetap ada, apakah tol akan lewat jalur Selatan atau Utara, masih belum pasti.

Sebenarnya sudah bisa ditebak mengapa salah satu pihak ingin tetap menggunakan trase Selatan dan pihak lainnya trase Utara, yaitu masalah calo tanah. Spekulan tanah sama-sama tidak mau rugi jika akhirnya tanah yang mereka beli dari warga akhirnya tidak jadi dilewati jalur tol. Artinya uang ganti”untung” yang sudah ada dipelupuk mata bakal terbang.

Aksi demo lainnya terjadi akhir bulan Juli lalu dimana sejumlah tenaga kerja asal Korea dan Jepang diusir oleh warga yang menolak pembangunan Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kanci Kabupaten Cirebon.

Selain mengusir warga Korea dan Jepang sebagai tenaga ahli proyek, demonstran juga menggembok pagar proyek.Otomatis proyek terhenti beberapa hari.

Pihak kontraktor pun menyayangkan aksi pengusiran warga asing tersebut. Proyek nasional kerjasama antara Indonesia-Jepang senilai Rp7,5 triliun ini sebenarnya dapat menyerap sekitar 4.000 tenaga kerja saat pembangunan dan 300 tenaga kerja jika nantinya beroperasi pada 2011.

Ketua Apindo Kota Cirebon Sutikno mengatakan demo menjadi salah satu yang ditakuti oleh kalangan investor.

Selain demo faktor lain yang cukup menghambat adalah kurang kreatifnya pemerintah daerah dalam menangani permasalahan terkait investasi dan cenderung kental nuansa politisnya. Padahal investor sedang membidik Cirebon untuk mengembangkan usahanya terutama investor bidang properti.

Bahkan kata dia, berdasarkan survey yang dilakukan sebanyak 64% warga Cirebon tengah mencari hunian yang nyaman di Cirebon. Artinya nvestasi di Cirebon masih tetap menarik, sementara demo hanya riak kecil yang mengganggu investasi.

Meski demikian pemerintah daerah harus dapat menciptakan suasana kondusif demi nyamannya investasi di Cirebon. (Teguh-Pemerhati Cirebon/Jurnalis )