Oleh Farid Gaban

Menilai kinerja perusahaan publik secara langsung dengan kriteria efisiensi swasta adalah kekeliruan terbesar.

Kita akan masuk dalam perangkap berpikir neoliberalisme jika kita tidak berusaha membuat jelas batasan swasta dengan publik (wilayah ekonomi yang menentukan hajat hidup orang banyak).

Mekanisme pasar bebas, yang berorientasi pada maksimalisasi profit, tidak akan dengan sendirinya melayani publik.

Sebagai satu contoh saja: ketika infrastruktur jalan telah diswastakan seperti sekarang, adakah perusahaan yang mau membangun jalan di Kalimantan dan Papua misalnya?

Jelas sekali mereka tak mau membangun karena pasti akan rugi. Mereka akan membangun di Jawa. Dan dalam lingkaran spiral untung-rugi, hanya Jawa yang akan berkembang infrastrukturnya. Kesenjangan makin lebar.

Pembangunan infrastruktur di luar Jawa harus dilakukan dengan dana publik meski jelas merupakan proyek rugi dan inefisien (dalam kriteria swasta).

Penerbangan perintis oleh Merpati, misalnya, tetap diperlukan meskipun jelaslah dari kriteria swasta takkan efisien dan menguntungkan. Saya pernah naik Merpati di pedalaman Kalimantan yang landas pacunya rumput. Maukah Lion dan Sriwijaya melakukannya?

Bagi saya, absurd jika kita menuntut Merpati menjadi perusahaan yang untung (kita hanya layak menuntut perusahaan itu dikelola lebih profesional, menjadi pelayan publik yang baik, dan manajernya tidak korup).

Hal yang sama: absurd menuntut PDAM, Jawatan Kereta Api, dan PLN menjadi perusahaan yang untung.

Meski sudah diswastakan, jaringan air minum Jakarta tidak pernah merata. Dan akan semakin tidak merata. Perusahaan swasta hanya akan melayani jaringan air ke perumahan mewah (karena menguntungkan), sementara sebagian besar rakyat miskin takkan terlayani. Saya akan khawatir jika PDAM dituntut untuk menghasilkan profit, karena perusahaan inipun akhirnya hanya akan melayani mereka yang kaya.

Hasil penelitian internasional Bank Duna sendiri menunjukkan BUMN air minum yang korup dan inefisien lebih baik dalam melayani publik dibandingkan ketika air minum diprivatisasi. Perusahaan swasta membuat harga air lebih mahal, dan hanya berorientasi pada konsumen kaya, yang tak mungkin dijangkau rakyat miskin.

Jelas sekali, kalau semua diserahkan pada swasta, kesenjangan kaya-miskin, Jawa-Luar Jawa akan makin lebar dan dalam. Ada beberpa jenis sektor yang harus diberi subsidi dan dikuasai negara, serta tidak dituntut untuk menjadi untung dalam penyelenggaraannya.

Jadi seperti diamanatkan konstitusi kita, tetap harus ada sektor yang dikuasai negara, antara lain lewat BUMN, disubsidi negara dan dilindungi oleh negara.

Buat saya relevan membandingkan dana yang dipakai BLBI dan obligasi rekap dengan dana subsidi BUMN. Di situ akan nampak jelas di mana sebenarnya pemerintah kita berpihak. Pada sektor swasta atau pada publik?***