Oleh: M. Jauharul Fuad

Pemilu yang baru saja kita jalani telah menguras begitu banyak energi kita. Kalau ada 1,5 juta caleg di seluruh Indoneisa, dan masing-masing caleg mengajak berpikir atau bekerja sebanyak 50 orang, maka 75 juta orang telah menguras energinya untuk pemilu. Jumlah itu lebih dari separuh jumlah penduduk usia produktif. Artinya, lebih dari separuh energi kita terkuras untuk pemilu.

Lalu apakah pemilu benar-benar akan menghasilkan suatu kemajuan bagi kita? Itu sangat tergantung pada kinerja para wakil rakyat terpilih. Tapi saya yakin tidak akan ada kemajuan yang berarti. Karena sebagian besar wakil rakyat terpilih akan memanfaatkan waktu 5 tahun ke depan yang sangat pendek ini untuk mengembalikan modal menjadi caleg yang begitu mahal.

Kualitas legislatif seperti apa yang akan dihasilkan oleh sistem seperti ini? 

Kalaupun ada yang berkualitas, hanya sedikit jumlahnya. Dan, lagi-lagi akan tidak berarti melawan jumlah yang banyak, sebagai konsekwensi "suara terbanyak adalah suara tuhan".

Bangsa Indonesia memang tengah belajar berdemokrasi. Tapi apakah sistem pemilu yang begitu naif ini bisa kita terima? Tentu tidak.

Ada satu hal yang sebenarnya kita lupakan. Bahwa demokrasi tidak hanya berpilarkan parlemen, tetapi ada pilar lain yang tidak kalah penting, yaitu pers. Pers seharusnya bisa menjadi corong suara rakyat, mewakili opini dan kepentingan rakyat--sebagaimana anggota legislatif adalah wakil rakyat.

Fungsi kontrol pers ini tidak jalan. Pers, dan juga media massa yang lain, seharusnya mampu mengungkap kebusukan sistem pemilu kita, termasuk kebusukan para caleg. 

Banyak cara yang bisa ditempuh, misalnya dengan menginvestigasi praktik money poitics. Bukan cuma bagi-bagi uang seperti yang banyak diberitakan media massa kita, tetapi lebih penting adalah uang siapa yang telah membiayai kampanye politisi kita; karena uang itu sebenarnya membeli kebijakannya. Selain itu, pers dan media massa kita juga bisa menolak iklan calon atau iklan partai yang bermasalah.

Kalau saja pers kita bisa berfungsi dengan baik, kerusakan sistem ini bisa dicegah. Tetapi apa lacur, pers yang tengah bergulat dengan dirinya sendiri--karena kertas dan komponen biaya lain makin mahal, sementara iklan masuk berkurang karena krisis global--semakin kehilangan fungsi kontrolnya.

Kalau eksekutif pemerintah korup, kita masih bisa berharap kontrol dari legislatif dan pers. Tetapi kalau legislatif dan pers "korup", kemana lagi kita akan berharap?***