Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, memutuskan untuk memperpanjang status tanggap darurat terkait bencana banjir selama tujuh hari ke depan, karena penanganan dampak pascakejadian tersebut belum tuntas.
“Status tanggap darurat kami perpanjang lagi, karena sesuai aturan berlaku selama tujuh hari. Sampai kondisi kembali normal,” kata Bupati Cirebon Imron saat ditemui di Cirebon, Kamis.
Ia menjelaskan, sebelumnya tanggap darurat berlaku sejak 7-13 Maret 2024. Namun, karena penanganan pascabanjir belum tuntas, akhirnya status tersebut diperpanjang.
Menurutnya, masih banyak permasalahan akibat banjir yang perlu segera dibenahi. Pasalnya, kejadian tersebut telah menimbulkan kerugian yang cukup besar, khususnya bagi warga di 37 desa di Cirebon Timur.
Imron memastikan, pada masa tanggap darurat ini, penanganannya tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi menerapkan berbagai strategi pencegahan banjir.
Salah satunya, katanya, mengoptimalkan pengendalian air saat musim hujan yang ditampung di waduk, sehingga nantinya bisa dimanfaatkan untuk mengairi sawah warga saat musim kemarau.
“Ada beberapa waduk yang akan segera dibangun. Kemudian penyebab banjir sudah kami sampaikan ke Komisi VIII DPR RI dan perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI. Sudah ada respons. Tinggal menunggu apa yang sudah diusulkan untuk dilaksanakan,” katanya.
Imron menegaskan, bukan hanya banjir saja yang menjadi fokus perhatian, pihaknya juga berkomitmen menyiapkan langkah antisipasi guna mengurangi risiko bencana akibat cuaca ekstrem.
Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Cirebon Deni Nurcahya menjelaskan, dalam waktu dekat ini beberapa wilayah di Cirebon akan dibentuk sebagai kampung tangguh bencana, dengan meningkatkan kemampuan warga setempat dalam mengidentifikasi bahaya, mengelola sumber daya, serta mengurangi risiko bencana di lingkungannya.
Dalam program tersebut, pihaknya memberikan pembinaan kepada warga agar dapat terlibat aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi beberapa kejadian seperti banjir, angin kencang, tanah longsor, dan sebagainya.
“Saat ini, pembentukan desa tangguh bencana telah menyasar 22 desa. Program ini merupakan upaya kita untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat bencana seperti banjir di Cirebon Timur kemarin,” ungkapnya.